Ketika membicarakan akuntabilitas lembaga publik, ada satu paradoks menarik yang sering kali muncul: sejauh mana sebuah kepemimpinan baru harus menanggung "warisan administratif" dari masa lalu? Pertanyaan ini mengemuka secara nyata dalam ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Di hadapan majelis hakim etik, enam pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI duduk mendengarkan aduan terkait dokumen pencalonan masa lalu, sebuah perkara yang tidak hanya menguji kepatuhan hukum, tetapi juga menyentuh dinamika terdalam dari tata kelola arsip negara kita.
Pengaduan yang dilayangkan oleh Bonatua Silalahi berakar pada persoalan yang terkesan teknis: legalisir salinan ijazah dalam berkas pencalonan rentang tahun 2005 hingga 2019 yang dinilai tidak memenuhi ketetapan formal. Namun, di balik perincian administratif tersebut, terkandung sebuah keresahan warga negara akan konsistensi dan responsivitas lembaga publik. Analogi "kesalahan di dalam rumah" yang disampaikan Bonatua mencerminkan ekspektasi sederhana masyarakat, bahwa ketika ada kekeliruan tata kelola yang terlewat, intuisi pertama institusi negara seharusnya adalah mendengar dan membenahi, bukan membiarkannya mengendap menjadi prasangka.
Di sisi lain, penjelasan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU RI, Mochammad Afifuddin dan Idham Holik, menghadirkan sudut pandang normatif yang tak kalah krusial mengenai batasan tanggung jawab. Menuntut kepemimpinan periode berjalan atas prosedur teknis yang terjadi bertahun-tahun sebelum masa jabatan mereka dimulai membuka preseden hukum yang rumit. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang sehat, ada asas kepastian hukum dan batasan waktu yang menjaga agar institusi dapat terus melangkah ke depan tanpa terus-menerus tersandera oleh keterbatasan administratif masa lalu.
Menariknya, respon KPU RI tidak berhenti pada pembelaan batas kewenangan semata. Sikap untuk tetap melakukan langkah korektif seperti memperbarui regulasi kearsipan lewat PKPU Nomor 17 Tahun 2023, menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta mematuhi ketetapan Komisi Informasi Pusat, menunjukkan adanya kematangan berorganisasi. Pembukaan akses informasi pasca-putusan tanpa kompromi adalah sinyal penting bahwa transparansi bukanlah sekadar slogan, melainkan komitmen operasional untuk memulihkan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, persidangan di DKPP ini memberikan pelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Ia memperlihatkan betapa berharganya ruang dialektika yang sehat: di mana kontrol masyarakat dihargai sebagai dorongan pembenahan, dan penjelasan institusi dipahami dalam kerangka hukum yang rasional. Tata kelola arsip mungkin terdengar seperti urusan birokrasi yang sepi dari perhatian, namun di sanalah jejak integritas pemilu dicatat dan dirawat demi menjamin legitimasi demokrasi kita di masa depan.
